SBY 3 hari di JATIM tanpa urus LUMPUR (write 12 nov)

Kunjungan presiden SBY 3 hari di jawa timur dan  agenda lumpur lapindo

Dikabarkan bahwa selama 3 hari presiden SBY akan berkantor di jawa timur mulai tanggal 13 desember hingga 15 desember .Sebagaimana dilansir dibeberapa situs online yang mengutip pakde karwo bahwa kehadiran presiden SBY adalah  dengan agenda mendengarkan paparan keberhasilan pembangunan di jawa timur, kuliah umum di ITS, mengunjungi kantor pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia Swasta di by pass Krian sidoarjo ,penyerahan KUR (kredit usaha rakyat) dan melakukan kunjungan kerja di Nganjuk.

Disisi lain tanggal 1 november 2010 pada sidang kabinet paripurna ,presiden SBY memberikan pengarahan  dengan meminta adanya solusi permanen dalam penanganan lumpur lapindo ,sidoarjo jatim dengan meminta keterlibatan para ahli dalam dan luar negeri  berbagai universitas untuk dilibatkan.Secara eksplisit presiden SBY mengatakan sebagaimana banyak dikutip media “Empat tahun yang kita lakukan adalah mencegah terjadinya dampak baru, luapan baru. Yang kita perlukan adalah solusi permanen, APBN keluar terus setiap tahun meskipun dari pihak Lapindo juga mesti memenuhi kewajibannya.”Keterlibatan berbagai fihak menurut  presiden SBY adalah untuk memastikan  solusi permanen yang harus diambil dalam kerangka penggunaan anggaran negara yang cukup besar dan menenangkan semua pihak terutama warga yang berada di sekitar luapan lumpur sidoarjo.

Sangatlah disayangkan seandainya agenda 3 hari presiden SBY di jawa timur justru tidak mencoba untuk memulai mencari jalan solusi permanen bagi penanganan lumpur lapindo.Luapan lumpur yang sudah lebih dari 4 tahun dengan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian,soial budaya  masyarakat ditambah telah digunakannya trilyunan rupiah dana swasta maupun publik hingga kini tanpa kejelasan solusinya secara permanen dan mampu menenangkan berbagai fihak yang terkena dampaknya.

Secara hukum politik meski MA telah memutuskan tidak bersalahnya LAPINDO dalam terjadinya luapan lumpur akan tetapi disisilain KOMNAS HAM meyakini adanya pelanggaran HAM yang direkomendasikan sebanyak 18 rekomendasi dalam kaitan luapan lumpur lapindo yang secara etis dan politik harus dilaksanakan oleh presiden SBY.

Luapan lumpur lapindo secara ekonomi telah menurunkan potensi perekonomian Sidoarjo dan Jawa timur bahkan khusus dikawasan sekitar luapan lumpur seeperti Jabon,Porong,krembung dan tanggulangin sempat mengalami penurunan pertumbuhan ekonominya.Rusaknya infrastruktur yang mau tidak mau telah mengganggu arus barang dan jasa  antar kota di jawa timur khususnya arah malang dan tapal kuda begitu juga sebaliknya.

Rentannya kawasan disekitar lumpur yang ditandai mudahnya muncul buble (semburan kecil) yang mencapai ratusan buble (BPLS: 226 bubles) dengan kondisi saat ini yang aktif sebanyak  91 bubles dengan kadar kandungan gas methan yg fluktuatif.Bahkan bubles ini sempat menyedot rumah hingga tenggelam di kawasan siring barat yang sampai sekarang belum masuk peta terdampak dan peristiwa terakhir menimbulkan kebakaran pada sebuah warung makanan .

Dalam perspektif kategori korban luapan lumpur ini masih menyisahkan berbagai persoalan dimana kategori pertama mereka yang diganti rugi oleh Lapindo yang menyisahkan persoalan  pelunasan yang tak kunjung usai karena memakai skema cicilan sebesar 15 juta dan macet ,bahkan sempat korban melakukan unjuk rasa dengan menginap di halaman DPRD sidoarjo lebih kurang  selama dua bulan .Kategori kedua; para korban yang ganti ruginya di tangani pemerintah via BPLS  yang menyisahkan persoalan bahwa tidak mungkin ganti rugi yang dilakukan mendahului korban kategori pertama yang tak kunjung usai.Kategori ketiga adalah korban yang berada di kawasan berbahaya atau rentan sebanyak 9 RT yang ditangani melalui mekanisme pemberian jatah hidup dan uang kontrak selama dua tahun tanpa tahu kapan kepastiannya status tersebut mereka sandang.Kategori keempat adalah mereka yang belum dimasukkan kawasan tersebut  dan karena berdampak langsungng juga selalu berusaha untuk segera bisa ditangani oleh BPLS.

Hampir belum ada usaha recovery  dalam perspektif kebencanaan  yang tuntas karena peta kerentanan sebagaimana diungkapkan presiden SBY sendiri tentang kepastian penutupan luapan lumpur maupun apa yang terjadi di dalam perut buminya tentang luasan dan bahayanya belum dilakukan.Kedatangan Presiden SBY di jawatimur selama 3 hari ini tentunya sangat berdaya guna sekali jikalau mampu mengawali penanganan luapan lumpur lapindo dalam kerangka solusi permanen sebagaimana di ungkapkan beliau pada sidng kabinet paripurna 1 november 2010 kemarin.

Sebagaimana pernah penulis ungkapkan yang dikutip oleh www.sigapbencana-bansos.info bahwa yang diperlukan bagi usaha mencari solusi permanen atas luapan lumpur adalah penguatan kapasitas penanganan yang setidaknya secara sistem dapat bekerja secara terukur dan terkelola  terkait penyelesaiaan kasus lumpur Lapindo.Kapasitas tersebut mencakup sumber daya manusia, manajemen kerja, ketersediaan anggaran yang cukup, perangkat regulasi bahkan dukungan politik.

Seluruh upaya difokuskan pada usaha penutupan atau pengendalian luapan lumpur secara permanen.Dan secara teknis bisa dimulai dengan secara serius pihak pemerintah dan Lapindo melakukan perhitungan secara rinci berapa sesungguhnya kandungan lumpur yang ada. Hal ini adalah perhitungan terhadap kerentanan resiko yang berguna untuk basis keputusan kebijakan baru yang drastis dan membebaskan penderitaan rakyat sidoarjo.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: