surabaya oh surabaya (Demagog dan Illiberal Democracy Jawa Pos, Sabtu, 15 Januari 2010)

Jawa Pos, Sabtu, 15 Januari 2010:

Demagog dan Illiberal Democracy

Oleh: Akh. Muzakki

Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya

The demagogue, championed by the people

themselves, challenged order… [It] is often used carelessly

in daily language to describe any political leader we think of

as manipulative, pernicious, or bigoted.

(Michael Signer, 2009:35)

Ada tiga konsep yang penting dan relevan disebut khususnya untuk konteks perpolitikan Surabaya dan lebih luas lagi Jawa Timur. Ketiganya adalah demokrasi, oligarki dan demagog. Demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang menganugerahkan kekuasaan berdasarkan apa yang diinginkan kelompok masyarakat luas. Berbeda dari demokrasi yang memperkenankan masyarakat mengambil keputusan atas perihal yang menyentuh kehidupan mereka, oligarki justeru membuat keputusan berdasarkan apa yang diinginkan oleh sekelompok kecil dari masyarakat (baca: elit).

Karena besarnya kekuasaan yang dianugerahkan oleh sistem demokrasi, siapapun pemegangnya, termasuk anggota parlemen, bisa bergerak ke dua pendulum besar, yakni orientasi penciptaan keadilan masyarakat atau praktik culas. Dalam kaitannya dengan potensi lahirnya praktik culas inilah, demagog muncul. Demagog sendiri terambil dari kata Yunani Kuno demos (rakyat) dan agogos (pemimpin).

Michael Signer dalam bukunya Demagogue: The Fight to Save Democracy from Its Worst Enemies (2009:35) menjelaskan, seperti dikutip di awal tulisan ini, bahwa kata “demagog” dalam kehidupan keseharian bisa digunakan untuk menunjuk kepada pemimpin politik yang cenderung manipulatif, destruktif (pernicious), sempit pandangan dan intoleran (bigoted). Dia pun lalu mengingatkan, seperti dalam kutipan di atas, bahwa demagog bisa menentang atau bahkan menjungkirbalikkan serta merusak tata aturan dan keteraturan.

Demagog dapat selalu muncul dalam sebuah sistem politik yang menganugerahkan kekuasaan kepada mereka yang memiliki kaitan dan jaringan dengan masyarakat, seperti demokrasi. Bahkan tak jarang, demokrasi secara intrinsik bisa saja menciptakan jalan bagi munculnya demagog. Praktik demagog inilah yang oleh Fareed Zakaria (1997) disebut sebagai penyumbang besar bagi munculnya illiberal democracy.

Tahun 2010 masih menjadi saksi atas tumpang tindihnya kewenangan politik pemerintahan di Surabaya dan Jawa Timur secara lebih luas yang, bila tidak segera disadari, akan bermuara pada lahirnya demagog dan sekaligus illiberal democracy. Sebagai contoh, kelompok legislatif dan eksekutif “berlaga” di medan anggaran dan program pengembangan kota dengan saling menjegal satu sama lain. Usulan penganggaran oleh sebuah pemerintahan kabupaten atau kota “disandera” oleh parlemen daerah. Alasannya simpel, yakni karena eksekutif tidak meloloskan segera usulan program pembangunan hasil jaring aspirasi masyarakat (jasmas) oleh parlemen. Untuk pembelaan diri, eksekutif pun lalu menguraikan argumen bahwa sejumlah proposal program pembangunan hasil jasmas bermasaah dari sisi transparansi, akurasi, dan validitas data.

Kita semua memiliki kepentingan dengan terbangunnya kewenangan dan kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif. Pasalnya, sebuah praktik politik penyelenggaraan kewenangan dan kekuasaan yang titik batasnya serba buram dan kemudian tidak mendapatkan kontrol penanganan yang ketat dikhawatirkan akan memunculkan embrio demagog dan illiberal democracy.

Koboi Parlemen

Tidak bisa dipungkiri bahwa praktik “sandera-menyandera” dalam praktik penyelenggaraan kewenangan dan kekuasaan politik pemerintahan masih sering terjadi. Dan kejadian ini mirip dengan perilaku koboi. Kalau di masyarakat Indian, koboi muncul untuk menunjukkan identifikasi diri sebagai jagoan secara fisik. Namun, koboi dalam praktik politik akan menunjukkan diri sebagai jagoan politik kuasa.

Tengoklah kasus RAPBD Surabaya 2011 lalu. Program pembangunan hasil jasmas yang diusulkan para anggota parlemen tidak segera mendapatkan persetujuan dari walikota. Alasannya, banyak usulan pembangunan dari hasil jasmas sulit diverifikasi. Perbedaan antara usulan dan kenyataan sangat mencolok. Sebagai contoh, terdapat proposal pembangunan masjid di RW 2 Kelurahan Tambak Dono Kecamatan Pakal yang diajukan ke Pemkot. Namun setelah dicek ke lapangan, warga bukan mengusulkan pembangunan masjid, melainkan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA).

Ketidakcocokan data ini menimbulkan konsekuensi besar karena akan berkaitan dengan anggaran. Tentu, pembangunan masjid membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar daripada TPA. Oleh karena itu, timbul pertanyaan, seperti dikutip Jawa Pos (28/12/2010), “Terus, siapa yang menulis usul pembangunan masjid dalam proposal itu?”. Akhirnya, Pemkot pun menunda persetujuan atas proposal pembangunan itu.

Kalangan parlemen pun tidak tinggal diam. Draf kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) “disandera” oleh parlemen. Tarik-menarik pun lama terjadi untuk sampai pada pesertetujuan oleh DPRD. Alasan yang dikemukakan oleh anggota dewan untuk menolak dan mengembalikan KUA-PPAS itu adalah bahwa Pemkot dalam pandangan mereka telah menyusun program pembangunan dengan tidak berbasis dan berorientasi kepada kepentingan rakyat. Sementara itu, Pemkot sendiri justeru mengklaim penolakan itu untuk kepentingan masyarakat luas (Jawa Pos, 24/12/2010).

Kritik Dua Sisi

Program pembangunan hasil jasmas sebetulnya memiliki semangat dasar yang sangat baik agar pembangunan memiliki kaitan yang kuat dengan kepentingan masyarakat. Pembangunan didesain untuk tidak berangkat dari kepentingan elit, akan tetapi justeru berbasis pada apa yang dibutuhkan secara riil masyarakat.

Semangat dasar dari program pembangunan hasil jasmas di atas bisa digunakan untuk bahan kritik bagi eksekutif bahwa segala proyek pembangunan selayaknya berangkat dari kepentingan dan kebutuhan mendesak masyarakat. Sudah bukan zamannya lagi pembangunan digerakkan oleh kepentingan sekelompok elit, baik politisi, birokrat maupun pemilik modal.

Pada saat yang sama, implementasi dari semangat dasar program pembangunan hasil jasmas di atas seharusnya bisa segera memberikan kesadaran baru bahwa kaum legislatif bisa terjerumus kepada praktik politik yang melampaui kewenangan intrinsiknya. Memang eksekusi program pembangunan dari hasil jasmas masih berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Namun, bila kewenangan itu lalu berada di bawah “sandera” legislatif, maka kewenangan legislasi dari parlemen telah cenderung mengalami ekstentifikasi yang sulit dipertanggungjawabkan.

Apalagi, ternyata usulan program pembangunan dari hasil jasmas oleh parlemen memiliki banyak masalah dari sisi akurasi, validasi data, dan peruntukan efektifnya. Keganjilan lebih lanjut akan semakin mencuat saat kepentingan pengegolan proposal pembangunan dari hasil jasamas harus diiringi dengan praktik “sandera-menyandera” atas program rutin, termasuk pengganggaran pembangunan pemerintahan. Tentu, kita semua tidak menginginkan munculnya demagog dan illiberal democracy dalam praktik penyelenggaraan kewenangan politik, yang ditandai dengan praktik yang cenderung manipulatif, destruktif, dan sempit pandangan.

2 Responses to “surabaya oh surabaya (Demagog dan Illiberal Democracy Jawa Pos, Sabtu, 15 Januari 2010)”

  1. Semoga masalah yang ada cepat terselesaikan…

    Salam blogger…😀
    -PopNote-

Trackbacks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: